Sibolga, SeputarTapanuli.com – Koordinator Pemenangan Calon Kepala Daerah (Cakada) NasDem untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sibolga, Medan, dan Tapanuli Selatan (Tapsel) 2020, Bakhtiar Ahmad Sibarani, meminta Syarfi Hutauruk, Wali Kota Sibolga, terang-terangan main di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sibolga 2020.

Permintaan sekaligus penegasan itu disampaikan Bakhtiar menyikapi isu yang beredar mengenai adanya dugaan intervensi Syarfi Hutauruk selaku Wali Kota terhadap pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kota (Pemkot) Sibolga di {ilkada Sibolga 2020, yang diperkuat dengan beredarnya dugaan video visual orasi politik Ketua Tim Kampanye Paslon tertentu yang membawa-bawa nama-nama Wali Kota dan ASN Pemkot Sibolga untuk pemenangan Paslon tertentu.

“Kalau Pak Syarfi berani terang-terangan main di Pilkada Sibolga, silahkan. Tidak masalah bagi kami. Tapi jangan kerahkan struktur pemerintahan. Kami ingatkan itu terang-terangan, jangan sampai terjadi. Karena ada pengakuan Ketua Tim Kampanye Paslon terkait yang mengatakan itu, bahwa Paslon mereka akan didukung oleh Wali Kota bersama aparaturnya,” ungkap Bakhtiar, saat memberikan keterangan pers bersama Sekretaris DPW NasDem Sumut, Syarwani bersama beberapa orang anggota DPRD Sibolga dari NasDem dan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan-Pantas Maruba Lumban Tobing (Jamal-Pantas/JP) di Center Tim Kampanye dan Pemenangan JP di Jalan R Suprapto Sibolga, Sabtu (5/12).

Menurut Bakhtiar, pihaknya tidak mempermasalahkan bilamana Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk, mendukung Paslon lain atas nama pribadi. Sebagaimana ia juga, yang menjabat sebagai Bupati mendukung Paslon tertentu atas nama pribadi dan partai.  Apalagi ia aku Bakhtiar, menghormati Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk, sebagai seniornya. Begitu juga ia menghormati hak politik Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk, untuk mendukung Paslon tertentu seperti yang sudah terlihat dibeberapa baliho Paslon yang didukungnya. Asal jangan mengintervensi dan mengerahkan/memanfaatkan alat pemerintahan. Begitu juga jangan sampai mengintervensi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sejenis lainnya.

“Karena kami akan hitung-hitungan dan tak hitung satu pun kalau mau main-main sama kami. Dalam berpolitik kami memang tidak sepintar yang dibayangkan, tapi tak sebodoh juga yang dipikirkan. Ingat saya sampaikan! Pertandingan ini sampai 9 Desember, tapi catatan hidup sampai seumur hidup akan kami ingat,” tukas Bakhtiar.

Bakhtiar juga mengakui, kalau dirinya juga menghormati hak politik Delmeria Sikumbang, selaku Ketua NasDem Sibolga, jika mau mendukung Paslon lain selain Jamal-Pantas (JP) yang telah diusung oleh NasDem. Sebab yang menilai siapa yang pantas untuk dipilih adalah rakyat.

“Tapi jangan zolimi kami, dan jangan nodai partai kami, serta jangan coba-coba ganggu partai kami. Kami akan hitung-hitungan. Kami bukan anak kemarin sore dalam kehidupan ini. Dan kami tidak akan melakukan kecurangan apapun dalam pertandingan ini, tapi insyallah, bersama rakyat Sibolga 9 Desember, kita akan berkumpul mengucapkan syukur atas kemenangan Jamal-Pantas. Saya akan main total dalam pertandingan ini,” tegas Bakhtiar.

Bakhtiar pun mengingatkan sekaligus berharap kepada seluruh aparatur Pemerintahan Kota (Pemkot) Sibolga mulai dari Kadis, Camat, Lurah hingga Kepling agar jangan bermain politik praktis di Pilkada Sibolga. Begitu juga dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan membagikan kartu C-6 pemilih dengan baik kepada pemilih.

“Akan ada tim kami yang akan melihat itu, betul tidak disalurkan dengan baik. Jangan ada penanahanan C-6. Kami sampaikan, upaya-upaya seperti itu tidak baik,” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPW NasDem Sumut, Syarwani, dalam keterangan pers tersebut mengkritisi isu benar tidaknya kabar dugaan pemanfaatan aparatur pemerintahan oleh lawan politik Pasangan Jamal-Pantas di Pilkada Sibolga. Sebab hal itu juga salah satu yang melatar belakangi Syarwani bersama tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Satuan Tugas (Satgas) DPW NasDem Sumut turun langsung ke Kota Sibolga.

Menurut Syarwani, pemanfaatan aparatur pemerintah tidak dibenarkan dan harus netral (Tidak berpihak kepada satu pun Paslon) di Pilkada. Jika tidak, aparatur pemerintah tersebut bisa terkena aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Maka itu juga, kami bawa Tim Satgas untuk memantau kecurangan-kecurangan Pilkada Sibolga,” ucapnya. (Jhonny Simatupang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *