Tapanuli Tengah, SeputarTapanuli.com – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia (PMK) RI, Muhajir Effendy, agar menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerahnya.

Permintaan itu disampaikan orang nomor satu Tapteng tersebut karena jumlah penerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat tidak sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tapteng yang disahkan kemenerian terkait.

“Perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri tentang usulan pembangunan dibawah naungan Kemenko Bidang PMK, seperti bidang sosial tercatat 36.362 Kepala Keluarga (KK). Tapi program sembako yang terealisasi baru 26.195 KPM,” kata Bakhtiar dalam audiensinya ke Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhajir Effendy, Senin (19/10).

Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, didampingi Wakilnya, Darwin Sitompul bersama pejabat Pemkab Tapteng ketika melakukan vidcon dengan Menko PMK, Muhajir Effendy, Senin (19/10). (SeputarTapanuli/Dok Kominfo Tapteng)

Audiensi Bupati Tapteng tersebut dilakukan secara virtual lewat Video Conference (Vidcon) dari Ruang Rapat Garuda Kantor Bupati Tapteng di Pandan. Turut dalam audiensi itu, Wakil Bupati Tapteng, Darwin Sitompul, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapteng, Hendri Susanto Lumban Tobing, para Asisten, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Tapteng. Audiensi virtual itu berlangsung khusus antara Bupati Tapteng dengan Menko PMK, Muhajir Effendy.

Selain meminta penambahan jumlah kuota penerima bansos di Tapteng, pada audiensi virtual itu, Bupati Tapteng juga mengusulkan penambahan bansos lainnya di Tapteng, seperti bansos bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dia mengatakan bahwa penerima PKH di daerahnya sebelumnya baru 15.733 KPM. Disamping itu, Bupati Tapteng juga meminta bantuan pembangunan rumah dinas dokter puskesmas yang ada di Tapteng.

“Kami juga perlu sampaikan kepada Bapak Menteri, bahwa kami juga telah menghibahkan Asrama Haji yang terletak di Kecamatan Pinangsori kepada Kementerian Agama (Kemenag). Di lokasi itu telah tersedia beberapa bangunan dengan lahan seluas 8 Ha, akan tetapi sampai saat ini belum ada progres keberlanjutan pembangunannya,” tukas Bakhtiar.

Menko PMK, Muhajir Effendy, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng. Dia mengaku siap menampung usulan yang disampaikan oleh Bupati Tapteng tersebut dan segera menindaklanjuti dan mengkoordinasikannya dengan kementerian terkait, sehingga seluruh usulan itu dapat segera terealisasi.

“Saya berharap Pimpinan OPD terkait segera berkoordinasi dengan Kementerian PMK khususnya Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Tapteng dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Deputi I) Kemenko PMK RI,” ujar Muhajir.

Muhajir juga mengharapkan kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Tapteng agar segera berkoordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (Deputi III) Kemenko PMK RI supaya bisa ditindaklanjuti sesegera mungkin.

“Pada kesempatan ini, saya juga memberikan masukan agar Pemkab Tapteng membuat usulan terkait dengan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan lewat ketersediaan alat RT-PCR dan tenaga analisnya agar bisa menangani Pasien COVID-19 di Tapteng dan daerah sekitar. Sehingga sampel Swab tidak perlu di kirim lagi ke luar kota,” tutur Muhajir.

Pada audiensi virtual dengan Menko PMK RI itu, Bupati Tapteng mengucapkan terima kasih atas dukungan Menko PMK RI dan siap untuk segera menindaklanjutinya. (Jhonny Simatupang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *