Tapanuli Tengah, SepuarTapanuli.com – Data masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Sembako di Kabupten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), kemungkinan akan berubah. Hal itu paska terbitnya surat Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, yang mengintruksikan kepada seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa (Kades) di daerah itu agar segera memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengeluarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Orang nomor satu Tapteng tersebut mengeluarkan surat Nomor 460/2118/2020, Tanggal 14 Agustus 2020, tentang Pemutakhiran DTKS yang ditujukan kepada Camat, Lurah, dan Kades di seluruh Tapteng. Pemutakhiran data itu diharapkan selesai selambat-lambatnya 25 Agustus 2020.

Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Tapteng, Parulian Sojuangon Panggabean mengatakan, surat Bupati Tapteng tersebut terbit paska terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 360.1/KMK.07/2020, Menteri Sosial (Mensos) Nomor 01 Tahun 2020, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 460-1750 Tahun 2020 tentang dukungan percepatan pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota.

“Dalam surat Bupati tersebut diinstruksikan kepada seluruh Camat, Lurah, dan Kades, agar memutakhirkan kembali data masyarakat yang sudah menerima bantuan PKH maupun Sembako yang pengambilannya melalui E-Waroeng ataupun bantuan lainnya dari kementerian,” kata Parulian, dalam Konfrensi Persnya di ruang kantor Komunikasi dan Informatika Tapteng di Pandan, Sabtu (15/8).

Parulian mengungkapkan, selain itu, Bupati juga mengintruksikan kepada Camat,  Lurah dan Kades, untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada dalam aplikasi SIKS-NG dan mengeluarkan masyarakat yang dianggap ekonominya sudah mampu atau tidak layak lagi mendapatkan bantuan karena sudah pindah atau alamat tidak ditemukan atau meninggal dunia dari DTKS, sehingga datanya dapat digantikan dengan masyarakat yang lebih layak menerima.

“Selanjutnya, Bupati juga meminta mengeluarkan data ganda masyarakat dalam satu keluarga yang mendapatkan Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang pengambilannya di E-Waroeng,”imbuhnya.

Kemudian Bupati juga lanjut Parulian, mengintruksikan Lurah dan Kades supaya segera menginput semua masyarakat miskin yang belum terdaftar di DTKS ke aplikasi SINK-NG untuk diusulkan masuk ke DTKS dan kemudian memasukkannya ke data BSP. Semua data masyarakat yang sudah diinput ke aplikasi SIKS-NG untuk disampaikan melalui aplikasi SIKS-NG yang ditujukan ke Dinsos Tapteng dengan melampirkan berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh Lurah dan Kades.

“Mengingat data hasil verifikasi validasi data yang diinput pada aplikasi SIKS-NG sangat penting, Bupati meminta agar sesegera mungkin menyampaikan data tersebut atau selambat-lambatnya 25 Agustus 2020 ke Dinsos Tapteng,” tukas Parulian.

Parulian memohon kepada seluruh Camat selaku Koordinator kelurahan dan desa untuk mendorong secepatnya musyawarah kelurahan dan desa dengan menghadirikan siapa masyarakat yang layak dan tidak layak.

“Pihak Dinsos akan mendampingi di musyawarah tersebut karena batas waktunya akan berakhir pada 25 Agustus 2020,” ungkapnya.

Parulian tidak memungkiri, pihaknya sangat terbantu dengan hadirnya keputusan tiga Menteri yang meliputi data penerima PKH dan Sembako tersebut. Sehingga pihaknya ucap dia, langsung meneruskan surat Bupati Tapteng tersebut kepada seluruh Camat, Lurah, dan Kades se Tapteng agar melakukan percepatan pelaksanakan pemutakhiran DTKS tersebut. Sebab, Bupati Tapteng juga sangat menyambut baik SKB tiga Menteri tersebut.

“Dengan pola ketentuan yang ada selama ini, ada dua jenis graduasi untuk mengeluarkan seseorang yang menerima bantuan. Pertama, graduasi mandiri, dengan cara kerelaan dari seorang penerima bantuan keluar secara otomatis karena dia sudah layak dan mampu. Dan kedua, graduasi mandiri, habisnya komponen terhadap penerima. Contohnya, anak sekolah penerima sudah tamat atau graduasi non eligibel,” tandasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinsos Tapteng, Nurlailan Batubara, menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tapteng 2010, DTKS di Tapteng tercatat sebanyak 35.000 dan sudah dilakukan verifikasi dan validasi secara bertahap menjadi 36.800.

“Namun memang, semua yang terdaftar di DTKS ini belum tentu merupakan masyarakat miskin,” ujarnya.

Kordinator Daerah (Korda) PKH, Agus Panggabean, mengaku siap mendukung surat Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, agar segera memutakhirkan DTKS dan mengeluarkan KPM tidak tepat sasaran.

“Kami juga perlu sampaikan bahwa kami juga sangat terbantu dengan hadirnya SKB tiga Menteri tersebut,” katanya.

Turut hadir pada konferensi pers itu, Sekretaris Dinsos Tapteng, Maharni Sitompul, dan Kabid Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Linda Siahaan. (Jhonny Simatupang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *