Tapanuli Tengah, SeputarTapanuli.com – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani, menyampaikan kemarahannya kepada salah satu pihak perusahaan sawit di daerahnya, yakni PT SGSR. Perusahaan ini dianggapnya telah berlaku sewenang-wenang kepada warga Tapteng.

Kemarahan orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) ini terkuak dari rapat bersama yang dilakukannya dengan pihak PT SGSR dan pihak-pihak terkait lainnya di Ruang Rapat Cendrawasih, Kantor Bupati Tapteng, pada Senin (21/12), Rapat itu digelar menyahuti laporan warga Kecamatan Sirandorung dan Manduamas ke Bupati Tapteng tentang perlakuan pihak PT SGSR.

Dalam rapat itu, Bupati yang mendengar keluhan masyarakat Kecamatan Sirandorung dan Kecamatan Manduamas saat itu terlihat marah besar kepada pihak PT SGSR. Dia saat itu dengan tegas mempertanyakan dasar hukum dan legalitas pihak PT SGSR melakukan kutipan Rp30/kg dari hasil penjualan sawit masyarakat jika melintas dari lahan PT SGSR. Menurutnya, jika itu tidak ada, maka itu dapat dikategorikan pungli.

Sebelumnya, warga Kecamatan Sirandorung dan Manduamas dalam rapat itu menceritakan bagaimana pihak PT SGSR yang mewajibkan masyarakat menjual buah sawitnya ke perusahaan tersebut dan juga mewajibkan kutipan Rp30/kg dari hasil penjualan sawit masyarakat jika melintas dari lahan PT SGSR. Ironisnya itu disebutkan sudah berlangsung selama kurun waktu lebih dari 10 tahun lamanya.

“Saudara dari PT. SGSR, anda mengutip retribusi sebesar Rp30/kg saat masyarakat saya melewati kebun anda membawa buah sawit milik mereka? Ini pungli. Saya tegaskan, tidak ada lagi pengutipan. Kalau ada kutipan itu namanya restribusi, harus ada izinnya. Apa dasar saudara melakukan kutipan? Mana legalitasnya,” tanya Bupati pada pihak PT SGSR saat itu.

Tidak itu saja, amarah Bupati juga terdengar ketika petani sawit diwajibkan menjual hasil kebun mereka (Sawit) ke PT SGSR. Bupati mengatakan, hal itu merupakan hak warganya kepada siapa warganya mau menjualnya.

“Kebun Sawit yang dikelola masyarakat adalah hak warga saya. Mereka yang tanam, mereka yang rawat, bukan anda (PT SGSR)! Tidak ada hak anda mewajibkan masyarakat untuk menjual buah sawitnya kepada PT SGSR,“ tukas Bupati.

Begitu juga ketika mendengar persoalan warganya yang dilarang melintas ke kebunnya dari areal milik PT SGRS. Namun untuk ini Bupati memberikan solusi dengan meminta kepada pihak PT SGSR agar memberikan akses kepada masyarakat untuk memanen di kebunnya melalui areal PT SGSR setiap Kamis dan Jumat.

“Tetapi untuk memupuk dan merawat tanamannya, silahkan kapan saja, jangan ada batas harinya,“ jelas Bupati.

Selain itu, ternyata pada pertemuan itu juga terungkap mengenai adanya pelarangan hewan ternak kerbau warga melintas dari areal kebun sawit milik PT SGSR. Bila melintas, maka wajib membayar Rp30 ribu/ekor dari Rp200 ribu/ekor sebelumnya sekali melintas ke pihak PT SGSR. Bahkan terungkap keluhan warga lainnya bahwa pihak PT SGSR memaksa warga yang memiliki lahan di sekitar kebun sawit PT SGSR untuk menjual lahannya kepada PT SGSR atau masyarakat menyewakan lahannya ke PT SGSR.

“Jangan paksa masyarakat saya menjual atau menyewakan lahannya kepada kalian (PT SGSR). Itu hak mereka! Jangan gunakan cara-cara kalian untuk memaksakan kehendak kepada masyarakat saya selagi saya menjabat Bupati Tapteng,“ tegas Bupati.

Bupati pun berharap kehadirannya PT SGSR bermanfaat bagi masyarakat. Namun demikian, Bupati akan meminta DPRD Tapteng untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan bersama masyarakat turun ke lapangan mengukur luas lahan PT SGSR. Sebab berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapteng, luas Hak Guna Usaha (HGU) PT SGSR diketahui hanya 6.957,06 hektar are (Ha), namun masyarakat mengaku bilamana perusahaan itu sudah menguasai 11 ribu Ha.

“Saya tidak mengetahui apakah lahan PT SGSR seluas 6.957,06 Ha atau 11 ribu Ha sesuai pengakuan masyarakat. Jangan main-main, jika menyalahi aturan dan menjurus ke pidana kami akan cabut izinnya,“ tegas Bupati.

Penegasan Bupati tentang ini juga sekaitan dengan pelarangan ternak masyarakat masuk areal PT SGSR tersebut. Sementara pihak Pengadilan Negeri (PN) Sibolga yang turut hadir pada pertemuan itu menjelaskan bahwa ternak warga boleh diternakkan/digembalakan di areal yang telah ditentukan sesuai keputusan yang telah diputuskan oleh PN.

“Kita akan lihat bersama mana areal hewan ternak yang telah diputuskan PN Sibolga. Saya akan meminta secara resmi surat dan petanya ke PN Sibolga dan akan turun bersama melihat areal tersebut. Apakah masuk areal PT SGSR atau tidak? Tidak ada kutipan bagi hewan ternak yang melintas. Saya juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga hewan ternaknya, jangan merusak tanaman milik PT. SGSR, “ pungkas Bupati.

Turut hadir pada pertemuan itu, Wakil Bupati Tapteng, Darwin Sitompul, Asisten Administrasi dan Umum Setda Tapteng, Herman Suwito, Kepala Dinas (Kadis) PM dan PPTSP Tapteng, Erwin Marpaung, Kadis Pertanian Tapteng, Iskandar, Camat Sirandorung, Perwakilan Polres Tapteng, Kapolsek Manduamas dan Perwakilan dari Kodim 0211/TT. (Jhonny Simatupang/ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *