Sibolga, SeputarTapanuli.com – Dua dari 18 calon Bintara Polri 2020 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), usai berkas administrasi mereka diperiksa oleh Panitia Pembantu Penerimaan (Pabanrim) Kepolisian Resort (Polres) Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), pada Jumat-Sabtu (21-22/8) lalu.

“Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, dari 18 orang calon Bintara Polri yang melamar lewat Polres Sibolga, sebanyak 2 orang diantaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” kata Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya (Sumda) Polres Sibolga, Kompol Irianto, usai pemeriksaan Sabtu (22/8).

Ke-18 orang calon peserta Bintara Polri 2020 yang melamar lewat Polres Sibolga, sebanyak 16 orang diantaranya merupakan calon Bintara Polisi laki-laki (Polki) dan 2 orang lainnya merupakan calon Bintara Polisi Wanita (Polwan). Dalam proses pemeriksaan administrasi itu, Pabanrim Polres Sibolga tetap memberlakukan Protokol Kesehatan.

“Bagi peserta yang Memenuhi Syarat (MS), mereka berhak/dipersilahkan untuk mengikuti proses selanjutnya berupa ujian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) di Medan,” tukas Iriannto.

Menurut Kasubbag Humas, Iptu R Sormin, pemeriksaan yang dilakukan Pabanrim Polres Sibolga, meliputi pengecekan jumlah calon peserta Bintara Polri 2020, cek suhu tubuh dan cek hasil rapid test. Kemudian, pengukuran tinggi badan, berat badan dan keaslian ijazah peserta dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sibolga. Serta keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kenal Lahir dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sibolga.

“Juga kelengkapan berkas para calon peserta Bintara Polri 2020, verifikasi, dan pengambilan nomor ujian dari Pabanrim,” sebut Sormin.

Sebelumnya, Kapolres Sibolga, AKBP Triyadi selaku Ketua Pabanrim, menegaskan kepada seluruh peserta calon Bintara Polri 2020 supaya jangan percaya bilamana ada dari anggota Pabanrim yang datang untuk mengiming-imingi atau menjanjikan kelulusan menjadi Bintara Polri 2020.

“Kalau ada, jangan dilayani. Laporkan ke Kapolres Sibolga sebagai Ketua Pabanrim, karena penerimaan Bintara Polri bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),” tukas Triyadi. (Jhonny Simatupang)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *