Sibolga, SeputarTapanuli.com– Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kupas Tumpas Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), Parulian Sihotang, turut angkat suara atas isu yang dilontarkan oknum Ketua DPRD Sibolga, Ahmad Sukri Nazri Penarik (ASNP), tentang Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk, pada sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Sibolga 2019 beberapa waktu lalu.

Dia menilai dan menduga Ketua DPRD Sibolga tersebut tidak memaham tata tertib (tatib) dan kode etik DPRD serta persidangan/rapat DPRD karena menyampaikan isu tanpa data valid yang dihadiri oleh sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Terlebih isu itu menyangkut diri pribadi Wali Kota Sibolga.

“Isu tanpa disertai data valid sama seperti hoax atau fitnah. Maka pantas kita duga kalau pernyataan Ketua DPRD Sibolga itu juga seperti sentimen kepada Wali Kota Sibolga, termasuk kepada beberapa kader NasDem, seperti yang disebutkan juga dalam pernyataannya itu. Hal itu tentu sangat tidak baik dan telah mencoreng martabat DPRD dimata masyarakat dan memandang Ketua DPRD seolah tidak paham tatib dan kode etik persidangan/rapat dewan,” ketus Parulian, dalam keterangan persnya, Senin (8/6).

Pegiat sosial dan pembangunan ini pun lantas membeberkan tatib DPRD Sibolga Nomor 14/P/Tahun 2019, pasal 128 ayat 6 yang berkenaan tentang kode etik DPRD dalam persidangan/rapat DPRD. Dalam tatib ini ungkap dia, disebutkan bahwa setiap peserta rapat wajib menaati ketentuan yang berlaku selama mengikuti rapat, yakni menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam rapat paripurna. Termasuk pasal 195 ayat 6 huruf b sebut dia, perihal tentang membaca surat kabar atau bahan bacaan lainnya, kecuali hal yang dibaca berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat.

“Maka itu, kita sangat menyayangkan tindakan Ketua DPRD Sibolga tersebut. Sebagai yang berasal dari kaum muda dan energik, seharusnya memberikan contoh kepada generasi muda lainnya. Kalau memang kurang memahami atau tidak paham tentang tatib dan kode etik DPRD dalam persidangan/rapat DPRD, jangan malu untuk bertanya dan belajar kepada orang yang sudah pernah menjabat sebagai Ketua DPRD sebelumnya, seperti kepada Sahlul Umur Situmeang, yang juga mantan Ketua DPD Golkar Sibolga dan Toni Agustinus Lumban Tobing, yang juga mantan Ketua DPC Demokrat Sibolga. Agar martabat DPRD Sibolga tetap baik di mata masyarakat,” tuturnya.

Terlebih lagi tambah Parulian, dalam tatib DPRD Sibolga itu juga mengatur tentang hubungan antara lembaga DPRD dengan Wali Kota Sibolga, sebagaimana tertuang dalam pasal 197 ayat 1 huruf a tentang memposisikan eksekutif sebagai mitra kerja. Artinya kata dia, DPRD harus menghargai, menghormati dan membangun komunikasi yang baik dengan Wali Kota Sibolga selaku mitra kerja. Bukan sebaliknya menyampaikan hal-hal yang tidak proporsional.

“Jadi, menurut hemat kami, rapat paripurna membahas LKPj Wali Kota Sibolga beberapa waktu lalu itu, bukan lah untuk membeberkan hal terkait Wali Kota atau tidak ada hubungannya dengan agenda rapat paripurna DPRD Sibolga. Makanya kita patut menduga kalau Ketua DPRD Sibolga tersebut tidak memahami tatib dan kode etik DPRD serta persidangan/rapat DPRD,” tukasnya.

Atas dasar semua itu, Parulian sangat berharap kepada ASNP selaku Ketua DPRD Sibolga supaya memperjelas isu yang disampaikannya tersebut. Darimana sumber transkrip isu yang lengkap dengan inisial dan angka diperoleh serta siapa orang yang menyebarkan isu kepada pimpinan DPRD sehingga menjadi fokus dipidatokan dalam sidang paripurna.

“Kemudian, apakah DPRD pernah mengundang Wali Kota Sibolga untuk melakukan dengar pendapat atau klarifikasi sebagai mitra sejajar tentang isu itu serta apakah ada transkrip isu yang lengkap inisial dan angka rupiah dimuat dalam naskah skenario persidangan paripurna LKPj Wali Kota 2019, sesuai putusan DPRD,” tegasnya.

Ketua DPRD Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik, kepada wartawan sebelumnya menjelaskan bahwa apa yang dia sampaikan pada sidang paripurna lalu itu justru untuk menjaga nama baik Wali Kota Sibolga di akhir masa periodenya.

“Isu yang berkembang memang itu. Jadi saya sampaikan dalam sidang itu, supaya jelas, jangan isu itu jadi fitnah kepada Wali Kota diakhir masa jabatannya,” katanya. (ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *