Medan, SeputarTapanuli.com – Sejumlah Akademisi Sumatera Utara (Sumut) bersama Jaringan Independen Pemuda Indonesia (JIPI) menggelar seminar melalui media zoom meeting membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, terkait cara pemulihan ekonomi Indonesia khususnya Sumut dari keterpurukan ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

Kegiatan bertema “Kupas Tuntas RUU Omnibus Law” dan sub tema “Kontribusi RUU Cipta Kerja” terhadap daya saing perekonomian di Sumut tersebut di gelar di Teras Cafe, Jalan Tuasan, Kota Medan, Selasa lalu (11/08) yang diikuti puluhan peserta.

Hadir sebagai narasumber, akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) sekaligus Dosen Ilmu Politik USU, Fredick Broven Ekayanta, dan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Medan yang juga Owner Focal Point serta Wakil Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Medan, Palacheta Subis Subianto. Juga akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) sekaligus Sosiolog, Purjatian Azhar, serta dari Sisi Pekerja, Cuk Ame Koentjoro.

Dalam seminar yang berlangsung hampir 2 jam itu diperoleh berbagai kesimpulan menarik yang disampaikan oleh moderator sekaligus pemantik acara, Jamaluddin, yang juga seorang akademisi. Namun pada acara itu, Jamaluddin sempat membuka beberapa poin bahasan tentang butuh tidaknya investasi dan pembukaan lapangan kerja serta pergerakan sektor riil agar Indonesia bangkit dari krisis/ keterpurukan ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

Dalam kesimpulan itu, Jamaluddin menyampaikan, agar investasi di Indonesia bisa berjalan, semua pihak khususnya pemerintah harus dapat kembali menata regulasi, terutama regulasi yang menumpuk dan timpang tindih.

Menurutnya, kemudahan berinvestasi merupakan harapan untuk dapat membuka kembali lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat, apalagi kepada para pihak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kemudian pemerintah harus memiliki otoritas dan kemampuan dalam mengarahkan investasi. Investasi yang hadir harus dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat, padat karya, terutama dalam pengembangan potensi daerah, serta mendorong transformasi ekonomi,” katanya.

Selanjutnya kata dia, RUU Cipta Kerja perlu segera disahkan untuk memulihkan perekonomian dari tekanan Pandemi COVID-19.

“Mengenai klaster ketenagakerjaan yang banyak disorot kalangan pekerja juga perlu dibahas oleh Tim Tripartit yang terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan Serikat Pekerja,” pungkasnya.

Sebelumnya di seminar itu, Owner Focal Point, yang juga Wakil Ketua Kadin dan Wakil Ketua BPC HIPMI Kota Medan, Palacheta Subis Subianto, mengharapkan kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Sumatera Utara (Pempropsu) agar membuka kebijakan yang menarik tentang insvestor bagi masyarakat atau pekerja, supaya ada solusi.

“Sebelum masa Pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia masih berjalan biasa saja. Sehingga betul, butuh reformasi dalam Omnibus Law,” katanya.

Hal senada disampaikan akademisi UIN-SU sekaligus Sosiolog, Purjatian Azhar. Namun investasi ungkap Azhar, harus dapat menjamin transfer of knowledge dan alih teknologi. Dengan begitu RUU Cipta Kerja benar-benar bisa membawa Indonesia keluar dari krisis.

“Paling krusial dalam membangkitkan ekonomi adalah dengan mendorong peluang investasi agar semakin terbuka. Selama ini Indonesia jarang dilirik sebagai destinasi investasi karena regulasi yang tidak efisien,” imbuhnya. (Jhonny Simatupang/ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *