Sibolga, SeputarTapanuli.com – Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut) mendukung langkah pemerintah yang melarang penggunaan simbol dan atribut serta penghentian seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI) di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, memutuskan untuk melarang kegiatan FPI, karena organisasi itu dianggap melanggar ketertiban dan bertentangan dengan hukum.

“Kita sangat mendukung penuh dan mengapresiasi setinggi-tingginya keputusan pemerintah yang telah membubarkan FPI demi terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang aman dan damai. Juga untuk terciptanya ketertiban, ketentraman, serta keteraturan masyarakat,” kata Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sibolga, Nurdiswar Jambak, Kamis (30/12).

Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Berbilang Kaum Perekat Hubungan Antar Umat Beragama ini juga menolak keras aksi terorisme maupun sikap intoleransi. Nurdiswar atas nama seluruh keluarga pengurus FKUB Sibolga pun berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Sibolga agar senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian serta kekondusifan Kota Sibolga.

“Tetap bersatu dalam berbagai keragaman,” harapnya.

Nurdiswar juga mengajak seluruh masyarakat Sibolga untuk menolak sepenuhnya gejala, faham dan pandangan-pandangan atau ideologi yang salah, seperti ekstrimisme dan terorisme. Terutama agar jangan terpengaruh dan ikut campur atas persoalan penghentian aktivitas FPI tersebut.

“Mari kita serahkan sepenuhnya kebijakan ini pada pemerintah,” tukasnya.

Langkah pemerintah yang menghentikan aktivitas FPI ini juga didukung oleh tokoh agama dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sibolga, Masdiarman Piliang. Dukungan Masdiarman ini disampaikan sebelumnya kepada pihak Polres Sibolga melalui Kasubbag Humas Polres Sibolga, Iptu R Sormin, pada Kamis 31 Desember 2020.

FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure dinyatakan telah bubar sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas). Berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU) dan putusan MK per tanggal 23 Desember 2019, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

FPI sebagai organisasi selama ini dianggap telah melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi dan sebagainya. (Jhonny Simatupang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *